Pertimbangan MK Hapus Presidential Threshold: Langgar Hak Politik dan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menghapus ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Keputusan itu diambil setelah presidential threshold dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Baca Juga

Tiga Tim Kuasa Hukum Paslon di Pilkada KBB Melawan, Usut Tuntas Kasus Dugaan Politik Uang

Sebelumnya, MK telah menerima gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 digugat oleh empat orang pemohon, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Suhartoyo melansir YouTube MKRI di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Tak hanya itu, Suhartoyo juga mengatakan bahwa presidential threshold juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Editor : Rizal Fadillah