Pemprov dan Kejati Jabar Kerja Sama Perkuat Transparansi dan Kepastian Hukum

Baca Juga

Bey Machmudin Pastikan Perayaan Imlek di Jabar Berjalan Aman dan Lancar

Selain memperkuat aspek hukum dalam tata kelola pemerintahan, Bey juga menyoroti optimalisasi peran BUMD dan pengelolaan aset daerah. 

Salah satu contoh adalah proyek TPPAS Legok Nangka, yang saat ini masih menunggu Legal Opinion (Pendapat Hukum) dari Kejati Jabar sebagai dasar hukum untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Kami juga meminta pendampingan Kejati agar BUMD dapat beroperasi lebih baik, termasuk dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR), agar lebih transparan dan tepat sasaran," ungkapnya.

Baca Juga

Bey Machmudin Apresiasi Respon Cepat BPBD Jabar Terhadap Bencana

Bey menekankan bahwa banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan kepastian hukum dapat segera tercapai sehingga aset-aset tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah