Pemprov Koordinasi dengan Pertamina Pastikan Distribusi Gas 3 Kg di Jabar Lancar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin, memastikan bahwa distribusi gas LPG subsidi di wilayahnya telah kembali normal. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg. 

Bey menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer untuk kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg, sehingga kelangkaan yang sempat terjadi diharapkan segera teratasi.

Baca Juga

Jamin Ketersedian LPG 3 Kg saat Lebaran, Pemkot Bandung Tambah Pasokan Gas 4 Persen

"Presiden tadi malam sudah memerintahkan pengecer boleh kembali menjual. Jadi, seharusnya tidak ada lagi kelangkaan, dan masalah distribusi sudah terselesaikan," ujar Bey, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, Pemprov Jabar  melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus melakukan pengawasan ketat guna memastikan kelancaran distribusi serta kestabilan harga di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," tuturnya.

Baca Juga

Stok Aman, Pertamina Sebut Realisasi Distribusi LPG 3 Kg di Jabar Capai 99,7 Persen

Terkait potensi penimbunan LPG yang dapat menyebabkan kelangkaan buatan, Bey menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan akan ditindak tegas.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," katanya.

Jika masih ditemukan kendala dalam distribusi, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi cepat.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan. Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," katanya.

Selain isu distribusi LPG, Bey juga membahas rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemdaprov Jabar. Saat ini, pembahasan masih berlangsung bersama Badan Anggaran (Banggar), dengan potensi penghematan anggaran mencapai Rp2-4 triliun.

"Besok akan dibahas lebih detail dengan Banggar. Ini dilakukan agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan selaras dengan visi gubernur terpilih nantinya," ungkapnya.

Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung program-program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat. (*)

Editor : Abdul Basir