Pemda KBB Harus Belajar dari Kasus Rotmut Pejabat yang Berujung Gugatan ke PTUN

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Proses rotasi mutasi (rotmut) maupun promosi pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) selalu berujung kontroversi dan polemik.

Kondisi itu dikarenakan prosesnya yang tidak sesuai prosedur dan adanya maladministrasi, sehingga produk dari rotasi mutasi maupun promosi rawan gugatan.

Seperti kejadian mutasi, rotasi, dan promosi pada masa pemerintahan Bupati Hengki Kurniawan yang kemudian dibatalkan pemerintah pusat. Alhasil pejabat yang terkena mutasi, rotasi , dan promosi dikembalikan ke jabatan semula.

Sementara pada saat rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir, saat ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya maladministrasi yang dilanggar.

Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), KBB, Megahari Pudjiharto menilai kegaduhan yang selalu ditimbulkan usai rotasi mutasi ataupun promosi di Pemda KBB, menandakan ada sesuatu yang tidak beres.

"Ini harus jadi pelajaran ke depan, agar di masa pemerintahan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail jangan sampai terjadi lagi maldaministrasi dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi pejabat," tuturnya, Jumat (28/2/2025).

Dirinya menyoroti peran dari tim penilai kinerja dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi.

Sebab mereka yang memahami aturan teknis secara mendetail sehingga harusnya bisa cermat dan teliti memaknai prosedur yang berlaku.

Adapun bupati sebagai pembina kepegawaian pastinya tidak akan sampai mengetahui secara detail terkait aturan-aturan.

Di situlah peran dari BKPSDM untuk memberikan masukan-masukan yang benar ke bupati, termasuk berani mengingatkan dan berkata tidak jika ada yang salah.

"BKPSDM harus memberikan masukan yang benar kepada bupati saat akan melakukan rotasi, mutasi, dan promosi. Kalau bupati mengambil langkah keliru mesti diingatkan, jangan malah melakukan pembiaran karena takut. Disinilah pentingnya BKPSDM diisi oleh orang-orang yang berkompeten," tegas mantan birokrat Pemda KBB yang pernah menjabat sebagai Kadishub ini.

Di satu sisi, salah satu tokoh pendiri KBB ini mengapresiasi langkah berani yang dilakukan oleh mantan Kepala Bappelitbangda Pemda KBB Rini Sartika ketika menggugat kasus mutasi dan rotasi yang dialaminya ke PTUN. Dasarnya karena ada ketidakadilan dan maladministrasi dalam prosesnya.

"Saya angkat topi dengan keberanian Rini untuk menggugat rotasi mutasi pejabat eselon II ke PTUN. Memang harus seperti itu, kalau ASN merasa ada pelanggaran kebijakan, speak up, jangan hanya menggerutu di belakang," kata dia.

Menurutnya, keberanian Rini Sartika yang juga pernah menjadi anak buahnya saat menjadi Kasi Pemerintahan di kecamatan, harusnya bisa menginspirasi ANS lain.

Bukan hanya di KBB tapi juga di daerah lainnya, untuk melakukan langkah serupa jika merasa terjadi kekeliruan dalam proses mutasi, rotasi, dan  promosi.

Secara lugas, Megahari mengaku sangat mengenal karakter dari anak buahnya itu. Rini Sartika dikenal merupakan sosok yang meniti karir dari bawah dan memiliki kapabilitas.

Ketika bekerja selalu mengedepankan aturan normatif dan tidak pernah macam-macam. Itulah yang akhirnya membawa alumni IPDN tersebut menjadi eselon II dan menduduki posisi Kepala Bappelitbangda KBB.

Secara khusus jabatan Kepala Bappelitbangda adalah bukan jabatan sembarangan. Sebab tidak semua pejabat bisa menduduki jabatan tersebut.

"Tidak semua pejabat bisa jadi Kepala Bappelitbangda, karena harus punya kemampuan. Dia (Rini Sartika) adalah yang punya kompetensi, hingga pada akhirnya dia tergeser, saya melihat mungkin ada kekuatan yang tidak menyukainya, bisa saja karena kekuatan politis, atau faktor like and dislike," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rini Sartika bersama tiga pejabat pimpinan tinggi Pratama lainnya terkena rotasi dan mutasi yang dilaksanakan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir pada Senin (2/9/2024).

Jabatan Kepala Bappelitbangda diisi Eriska Hendrayana yang sebelumnya menjabat Eriska Hendrayana dari Kepala Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB.

Kemudian Medi dari Staf Ahli kini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta dr Ridwan Abdulah dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Kesehatan KBB.

Dasar dilaksanakan pelantikan tersebut yaitu, Surat Pertimbangan Teknis Nomor 20157/R-AK 02 02/SDIK/2024 Hal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 29 Juli 2024. (*)

Editor : Rizki Maulana