Peluncuran Danantara Picu Polemik, Publik Tuntut Transparansi

Baca Juga

Dukung Program Pro-Rakyat, Lingkar 98 Jabar Minta Pemerintah Transparan dan Bebas Korupsi

“Masyarakat cemas dengan transparansi dan mekanisme pengawasan Danantara. Seharusnya kehadiran entitas ini membawa sentimen positif, namun yang terjadi justru sebaliknya,” ucap Iskandar dalam keterangan resminya, Sabtu (1/3/2025).

Iskandar menjelaskan, Danantara dibentuk berdasarkan tiga regulasi utama yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto:

• UU Nomor 1 Tahun 2025, perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Baca Juga

Sambut Arahan Presiden, Bandara Husein Nyatakan Siap Reaktivasi

• PP Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara.

• Keppres Nomor 30 Tahun 2025, mengenai pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara.

Editor: Rizal Fadillah