Legislator: Pemerintah Belum Optimal Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

BANDUNG, iNews.id - Anggota Komisi II DPRD Jabar, Lilis Boy menilai pemerintah belum optimal mengatasi kelangkaan minyak goreng (Migor).

Baca Juga

ADPSI Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Dewan dan Wacana Pilkada Lewat DPRD

Meskipun, katanya pemerintah akhirnya mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp14.000/liter dan mengubahnya menyesuaikan harga pasar pada Rabu (16/3/2022).

Baca Juga

8 Periode Jadi Anggota DPRD Berturut-turut, Yod Mintaraga Terima Penghargaan Rekor MURI

"Saya rasa pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak ini sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya belum optimal," kata Lilis Boy, Sabtu (19/30/2022).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sebetulnya permasalahan kelangkaan migor hanya mengurus beberapa perusahaan besar saja.

Baca Juga

Korupsi Dana Hibah NPCI Jabar, SG Anggota DPRD Dijebloskan ke Rutan Kebonwaru

Menurutnya, tidak terlalu sulit asal pemerintah mau tegas artinya tegas itu untuk di pasar domestik berapa harus tegas, untuk diekspor berapa persennya, untuk bahan bio solar berapa persen, harus tegas dan diawasi.

Baca Juga

KPU Jabar Harap Peserta Pilkada Segera Mengundurkan Diri dari Anggota DPRD Terpilih

'Nah jadinya ini kemungkinan besar, mungkin ekspor yang seharusnya 30% dia bisa eksport 35%, siapa tau gitu. Sebetulnya kebijakan² itu kalau dilakukan dgn tegas tdk akan terjadi hal semacam ini," tandasnya.

Seperti diberitakan, sempat langka berminggu-minggu, minyak goreng mendadak berlimpah memenuhi etalase sejumlah toko modern, Kamis (17/3/2022). Ini terjadi sehari setelah pemerintah menetapkan harga minyak goreng mengikuti pasar, yakni Rp23.000-Rp24.000 per liter. (*)

Editor: Abdul Basir