Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN Dinilai Belum Optimal, DPR RI Soroti Distorsi Pelaksanaan

"Lembaga-lembaga publik harus dilibatkan untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan," imbuhnya.

Keempat, revitalisasi partisipasi publik dalam pengawasan dan advokasi anggaran pendidikan. Syarif pun menekankan pentingnya langkah-langkah ini untuk mencapai perubahan substansial dalam sistem pendidikan Indonesia.

"Pendidikan adalah urusan semua pihak. Tidak bisa hanya diserahkan pada birokrasi," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua PC ISNU Kota Bandung, Dery Jamaludin Basari mengungkapkan bahwa acara ini digelar sebagai respons terhadap pentingnya peran masyarakat luas, khususnya kaum cendekiawan, dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang relevan dengan konteks kekinian dan berorientasi pada masa depan.

"Peran masyarakat luas khususnya kaum cendikiawan sangat diperlukan untuk terciptanya sistem pendidikan nasional yang relevan dengan konteks hari ini dan future oriented untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Dery.

Editor : Rizal Fadillah