Era Baru Desa Digital di Jabar, Implementasikan E-Budgeting dan E-Voting

E-Voting: Visi Dedi Mulyadi untuk Demokrasi yang Lebih Efisien

Selain digitalisasi keuangan, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi juga mempersiapkan penerapan e-voting untuk proses pemilihan kepala desa (Pilkades). Meskipun masih menghadapi kendala terkait urusan hak cipta sistem e-voting, Dedi Mulyadi melihat pemilihan digital sebagai solusi strategis untuk efisiensi dan penghematan biaya.

Baca Juga

Gaya Kepemimpinan 'Superman' Dedi Mulyadi Dikritik, Dinilai Tidak Sehat dan Tidak Efektif

"Kalau di Jabar ini berhasil, bisa jadi menjadi tolak ukur pengembangan demokrasi pemilihan wali kota/bupati, gubernur, dengan menggunakan pemilihan digital, kan itu lebih cepat, lebih baik, lebih hemat," paparnya. Dedi Mulyadi menyarankan agar uji coba sistem e-voting dimulai dari level Rukun Warga (RW) sebagai simulasi awal, sebelum diterapkan secara menyeluruh di tingkat desa. Hal ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala teknis maupun adaptasi masyarakat.

Komitmen Dedi Mulyadi untuk Sistem Mandiri dan Efisiensi Anggaran

Pemerintah provinsi saat ini tengah merancang sistem digital internal yang akan menjadi tulang punggung kedua program ini. Namun, pengelolaan teknis secara keseluruhan akan berada di bawah wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat.

"Biarkan sistem yang mengelola, saya kan tidak boleh mengeluarkan kalimat seperti itu, nanti tata kelolanya akan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa," ujarnya. Penekanan pada pengelolaan oleh sistem ini menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses, demi menjaga objektivitas dan integritas.

Editor : Rizal Fadillah