Laporan Bank Dunia Sebut 68 Persen Warga RI Hidup dalam Kemiskinan, Begini Respons Luhut

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan perlunya revisi dalam metode penghitungan kemiskinan nasional. Langkah ini mencuat setelah laporan Bank Dunia mengungkap bahwa lebih dari 68 persen warga Indonesia tergolong miskin jika mengacu pada standar global terbaru.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis (12/6). Ia menyatakan bahwa angka kemiskinan harus dievaluasi agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Baca Juga

Punya Peran Penting, Kemensos Ajak Mahasiswa UIN Bandung Berantas Kemiskinan

“Ini bukan berarti situasinya memburuk, tapi pendekatan yang digunakan harus lebih akurat. Sudah saatnya kita perbarui,” ujar Luhut kepada media.

Evaluasi Bareng BPS, Tunggu Persetujuan Prabowo

DEN saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang angka garis kemiskinan. Luhut menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pihak yang mengumumkan standar baru, setelah hasil evaluasi disampaikan dan disetujui.

Meskipun belum menetapkan tenggat waktu revisi, Luhut menyatakan optimisme bahwa data yang diperlukan sudah tersedia dan siap diolah.

Baca Juga

Kemensos Gandeng 13 Perguruan Tinggi di Jabar, Percepat Pengentasan Kemiskinan

“Sama halnya seperti program makan bergizi gratis atau food estate, ini tantangan yang bisa kita selesaikan jika datanya tepat,” tambahnya.

Editor : Rizal Fadillah