Laporan Bank Dunia Sebut 68 Persen Warga RI Hidup dalam Kemiskinan, Begini Respons Luhut

Bank Dunia: 194 Juta Warga Indonesia Masuk Kategori Miskin

Sorotan tajam muncul dari laporan Bank Dunia bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform", yang menggunakan standar baru dalam mengukur kemiskinan global. Dengan mengadopsi data paritas daya beli (PPP) 2021, ambang batas kemiskinan untuk negara berkembang naik dari USD 6,85 menjadi USD 8,30 per hari.

Imbasnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak drastis menjadi 194,58 juta jiwa dari total populasi 285 juta orang pada 2024. Dalam dua bulan terakhir saja, angka itu meningkat hampir 23 juta orang.

BPS dan Ekonom Soroti Perbedaan Metodologi

Baca Juga

Angka Kemiskinan Kota Bandung Terus Menurun, Target 2029 di Bawah 3 Persen

Menanggapi perbedaan data tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan standar internasional yang bersifat umum dan tidak spesifik pada konteks kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Amalia, BPS menggunakan pendekatan yang berbasis pengeluaran minimum warga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Data tersebut dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali setiap tahun.

Meski begitu, sejumlah pakar menilai sudah waktunya Indonesia memperbarui cara pengukuran kemiskinan. Media Wahyudi Askar dari Celios, misalnya, menilai pendekatan lama seperti Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Non-Makanan (GKNM) sudah tak cukup menggambarkan kompleksitas sosial ekonomi saat ini.

Baca Juga

Lantik Pj Wali Kota Tasikmalaya, Pesan Bey Machmudin Entaskan Kemiskinan

Hal senada juga disampaikan ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai bahwa standar kemiskinan nasional saat ini terlalu rendah dan perlu disesuaikan secara bertahap dengan standar internasional agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Editor : Rizal Fadillah