Diskominfo Jabar Buka Suara Soal Dugaan Doxing pada Aktivis Neni Nur Hayati

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, angkat bicara menanggapi dugaan serangan digital atau doxing yang dialami oleh aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.

Adi Komar menegaskan bahwa konten yang diunggah oleh Diskominfo Jabar sama sekali tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke ranah publik.

Baca Juga

Hati-Hati Modus Penipuan, Pelatihan Jabar Digital Academy Gratis Tanpa Biaya

Adi Komar menjelaskan bahwa tujuan utama Diskominfo Jabar adalah diseminasi informasi kepada masyarakat.

"Jika masyarakat memerlukan informasi publik, termasuk anggaran dan dokumen, mereka dapat melakukannya melalui kanal yang berlaku, yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Adi Komar dalam keterangan yang diterima iNewsBandungRaya, Jumat (18/7/2025).

Ia juga menambahkan bahwa Diskominfo Jabar menerapkan teknik komunikasi publik yang disesuaikan dengan platform media sosial, mempertimbangkan audiens dan konteks.

Baca Juga

ASN Pemprov Jabar Diminta Berperan Aktif Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Dalam unggahan yang menjadi sorotan, Diskominfo Jabar menggunakan teknik stitch atau mengutip konten sebelumnya yang relevan dan bersifat terbuka.

"Masyarakat dapat mengakses informasi publik pemerintah dan badan publik melalui kanal PPID utama di Diskominfo serta PPID pelaksana di setiap perangkat daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Adi Komar menekankan bahwa Diskominfo Jabar senantiasa terbuka untuk saran dan kritik dari masyarakat.

Baca Juga

Brantas Peredaran Rokok Ilegal, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Jadi Tantangan Utama

“Prinsipnya Diskominfo Jabar terbuka untuk saran dan kritik,” tandasnya.

Sebelumnya, Neni Nur Hayati dalam pernyataan tertulis pada Kamis (17/7/2025) mengaku menjadi korban doxing dan serangan digital yang berlangsung intens selama dua hari, yakni pada 15 dan 16 Juli 2025.

“Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15–16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital Instagram @neni1783 dan akun TikTok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya,” ungkap Neni.

Baca Juga

Kolaborasi Diskominfo Jabar dan Dirjen Bea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal

Menurutnya, serangan tersebut tak hanya bersumber dari akun anonim, tetapi juga diduga melibatkan akun resmi pemerintah. Ia menyoroti unggahan ulang dari akun-akun resmi seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks yang menyertakan narasi bernada menghakimi dan memuat foto pribadinya tanpa izin.

Neni menjelaskan bahwa polemik bermula dari unggahan video di TikTok pada 5 Mei 2025, yang membahas fenomena penggunaan buzzer dalam politik. Ia menekankan bahwa konten tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada kepala daerah tertentu.

“Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024,” jelasnya.

Baca Juga

Inovasi Big Data dan AI, Kunci Tingkatkan Literasi Digital di Jabar

Neni menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bersifat konstruktif dan tidak bermaksud menyerang secara personal. “Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya,” tambahnya.

Namun, ia mengaku kecewa dengan langkah Diskominfo Jabar yang memublikasikan fotonya tanpa izin. “Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Neni mengungkap bahwa selain menjadi korban doxing, ia juga mengalami peretasan akun dan pengintaian aktivitas digital. Ia menyebut tengah menyiapkan langkah hukum.

“Lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau melakukan bantahan atas tuduhan yang disampaikan,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah