Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK RI sebagai Langkah Penguatan Transparansi

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan dokumen Pedoman Akuntansi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Acara penyerahan ini berlangsung pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran, Bandung.

Langkah ini menandai komitmen serius Badan Bank Tanah untuk menerapkan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan prinsip profesionalisme serta mengikuti standar pelaporan keuangan yang berlaku. Pedoman tersebut akan menjadi panduan utama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan yang akuntabel dan terbuka untuk proses audit.

Baca Juga

Badan Bank Tanah Tegaskan Komitmen Sejahterakan Masyarakat melalui Reforma Agraria

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menegaskan pentingnya pedoman tersebut sebagai pijakan dalam menerapkan prinsip good governance di institusi yang ia pimpin.

“Penyerahan pedoman ini tidak sekadar simbolis, namun merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah,” ujar Parman.

Dalam proses penyusunannya, Badan Bank Tanah menjalin kemitraan dengan akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), demi menjamin kualitas serta validitas ilmiah dari pedoman yang disusun. Kolaborasi ini memperkuat landasan keilmuan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Universitas Padjadjaran menjadi mitra strategis kami dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini. Kami percaya bahwa integritas tata kelola keuangan harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat. Keterlibatan para akademisi dari Unpad tidak hanya memperkuat akurasi teknis pedoman ini, tetapi juga memberikan perspektif objektif dan mendalam yang memperkaya substansinya,” jelas Parman.

Di penghujung sambutannya, Parman menyampaikan harapannya agar sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK RI dapat semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Editor : Agung Bakti Sarasa