Dituding Terlibat Doxing Aktivis HAM, Diskominfo Jabar Klarifikasi dan Hapus Konten

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat akhirnya angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan oleh LBH-AP PP Muhammadiyah atas dugaan keterlibatan dalam serangan digital terhadap pegiat HAM, Neni Nur Hayati.

Baca Juga

DigitalGhostt Gertak Sambal? Pemprov Jabar Bantah Kebocoran Data

Dalam keterangannya, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran serta masukan dari masyarakat.

“Prinsipnya kita Diskominfo tidak anti kritik ya, kita terbuka atas kritik-kritik, saran dan masukan. Yang kedua kita juga mengapresiasi ada warga dan masyarakat yang mengkritik kami, kami apresiasi dan tentunya itu bagian dari keterbukaan kami,” ujar Adi di Gedung DPRD Jabar, Senin (4/8/2025).

Baca Juga

Sekda Jabar Turun Tangan Usai Aktivis Demokrasi Layangkan Somasi ke Diskominfo

Diskominfo Sudah Take Down Konten dan Kirim Surat Balasan

Baca Juga

Diskominfo Jabar Buka Suara Soal Dugaan Doxing pada Aktivis Neni Nur Hayati

Terkait permintaan maaf dan somasi dari tim hukum Neni, Adi menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti permintaan tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah menurunkan (take down) konten unggahan yang menampilkan wajah Neni di akun resmi Instagram Diskominfo Jabar.

“Kami sudah menurunkan unggahan tersebut. Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat balasan resmi kepada Pemprov Jabar dan harapan kami itu semua bisa sesuai harapan,” tegas Adi.

Baca Juga

Hati-Hati Modus Penipuan, Pelatihan Jabar Digital Academy Gratis Tanpa Biaya

Menurut Adi, isi konten yang di-take down sebelumnya sebenarnya berisi klarifikasi mengenai penggunaan anggaran dan menegaskan bahwa tidak ada anggaran APBD Jabar yang digunakan untuk membayar buzzer, sebagaimana isu yang beredar di media sosial.

Baca Juga

ASN Pemprov Jabar Diminta Berperan Aktif Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Namun karena adanya keberatan terkait penggunaan foto Neni, langkah take down dilakukan sebagai bentuk itikad baik.

Diskominfo Jabar Prihatin atas Serangan Digital

Diskominfo Jabar juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan digital yang dialami oleh Neni, mulai dari peretasan, doxing, ancaman kekerasan, hingga cyberbullying. Namun, Adi menyebut serangan dari netizen merupakan hal di luar kendali institusinya.

“Kami prihatin dan menyayangkan hal yang terjadi kepada Bu Neni terhadap serangan serangan dari netizen, nah itu diluar dugaan kami yang diluar kuasa kamu juga,” ujarnya.

Fokus pada Literasi Digital dan Pencegahan Serangan Siber

Sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang sehat, Diskominfo Jabar terus menjalankan program literasi digital seperti E-KapetO, yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang etika dan keamanan digital.

“Kami selalu menyosialisasikan bagaimana menyampaikan pendapat yang sesuai, memperoleh informasi yang benar, dan menggunakan media sosial secara bijak,” tandas Adi.

LBH Muhammadiyah Nilai Pemprov Jabar Belum Tunjukkan Itikad Baik

Sebelumnya, LBH-AP PP Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan terhadap serangan digital sistematis terhadap Neni Nur Hayati yang disebut sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) terhadap perempuan pembela HAM.

Somasi telah dikirimkan ke Pemprov Jabar dan Diskominfo Jabar pada 21 Juli 2025, dengan tuntutan antara lain take down konten, permintaan maaf terbuka, dan penghentian penyebaran konten wajah Neni.

Meski konten di akun resmi telah dihapus, LBH Muhammadiyah menilai jawaban dari Diskominfo belum menyatakan permintaan maaf secara eksplisit, dan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan mereka.

Hingga kini, serangan digital terhadap Neni disebut masih berlangsung, dengan terus bermunculannya akun dan konten baru yang menyebarkan doxing serta cyberbullying terhadapnya.

Editor : Rizal Fadillah