Solihin GP Pernah Panggil Dekan FPIK untuk Penelitian Benih Lobster di Pangandaran

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID --- Putera mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP, yang juga praktisi perikanan, Satria Kamal menilai dalil-dalil terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) mengganggu nelayan Pantai Timur Pangandaran adalah keliru.

"Waktu itu ada dalil-dalil yang menyatakan keberadaan KJA ini mengganggu operasional jaring payang nelayan setempat. Itu keliru!" kata Mamay, panggilan akrab Satria Kamal, saat dihubungi di Bandung, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, Ia kenal nelayan di sana karena sering berkomunikasi, terutama saat ayahnya masih hidup. "Mereka suka mengadu kepada kami terkait dunia nelayannya karena tahu, kami memikirkan kehidupan mereka juga,"” ujar Mamay.

Katanya, secara teknis tanpa ada KJA sudah ada bagang yang jumlahnya banyak, dan ini di luar dari KJA yang sebetulnya tertutup oleh bagang-bagang ini. Secara teknis sudah tidak mungkin nelayan itu bisa menebar jaring payang walaupun tidak ada KJA ini.

Selanjutnya, kata Mamay, di pinggir Pantai Timur Pangandaran banyak karang sehingga tak ada ceritanya nelayan yang modalnya terbatas, mau menebar jaringnya ke wilayah karang karena itu berisiko. "Begitu begitu jaringnya ditebar, akan sobek dan modal mereka hancur," katanya.

"Saya tahu persis yang namanya jaring payang itu ditebar di daerah yang dasarnya pasir. Itulah yang dilakukan di Pantai Timur Pangandaran dan ditarik nya pun di depan hotel-hotel yang ada di pantai tersebut," terangnya.

Ia menegaskan, terkait polemik KJA saat ini adalah mencari solusi yang bisa dilakukan antara Unpad dan masyarakat. Kehadirannya ke FPIK Unpad dengan masyarakat Pangandaran tempo hari, katanya, semata-mata karena tergerak untuk memahami, sekaligus mencari solusi atas polemik KJA di Pangandaran yang dikuatirkan bisa melebar dan berdampak negatif ke mana-mana.

“Kami ini di keluarga termasuk almarhum Bapak Solihin GP, secara institusi dalam hal ini FPIK Unpad, kalaulah boleh dibilang termasuk inisiator yang melakukan uji coba pembesaran BBL (benih bening lobster) menjadi lobster yang ekonomis,” ujar Mamay seakan mengingatkan asal muasal adanya KJA FPIK Unpad di Pantai Timur Pangandaran.

Selanjutnya Mamay mengisahkan secara runtun tentang hubungan yang sangat dekat antara keluarga Mantan Mentri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sudah dianggap sebagai keluarga besar dengan keluarga Solihin GP, termasuk kepeduliannya terhadap pentingnya kesejahteraan nelayan di Laut Selatan Jabar dan seluruh Indonesia ditingkatkan taraf hidupnya.

Menurut Mamay, keberadaan KJA itu harus dijelaskan, bahwa pada saat Susi Pudjiastuti menjabat menteri KKP (2014 – 2019), beliau mengeluarkan kebijakan larangan ekspor BBL. “Benur itu tidak boleh ditangkap, dan tidak boleh diekspor, tujuannya untuk pelestarian,” jelas Mamay.

Selama ini, kata Mamay, semua tahu, Vietnam yang banyak menikmati BBL Indonesia. Vietnam menguasai teknologi pembesaran, sehingga menjadi komoditas yang bernilai ekonomis.

“Nah saat itu Bapak Sepuh (Solihin GP), ingat saya waktu itu memanggil Yudi Nurul Ihsan (Dekan FPIK Unpad), untuk melakukan uji coba berbarengan dengan rintisan (Program Studi di Luar Kampus Utama /PSDKU Unpad di Pangandaran). Bapak mengatakan, piraku eleh ku Vietnam. Jang naon aya fakultas perikanan dan kelautan (FPIK Unpad) ari teu ngarti ngagedekeun BBL menjadi lobster." kata Mamay.

Jika program ini berhasil, katanya, tentu akan disebarkan ilmu (pembesaran/budidaya lobster) untuk para nelayan kita, supaya bisa mendatangkan kemakmuran. Lebih lanjut terang Mamay, melalui kemampuan bisa membesarkan BBL ini menjadi lobster yang ekonomis, otomatis nelayan maupun negara tidak akan mengeluarkan izin untuk ekspor BBL.

“Artinya, kita mampu menghasilkan produk yang berniai tambah buat masyarakat kecil atau nelayan miskin, sebagai pula devisa bagi negara,” tambah Mamay.***

Editor : Ude D Gunadi