Bupati Jeje Bawa PAD KBB Tembus 1 Triliun, Terbesar dari Pajak dan Retribusi Daerah

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Pendapatan asli daerah (PAD) Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) di APBD Perubahan 2025 mencapai Rp1 triliun lebih.

Berdasarkan target awa PAD KBB adalah sebesar Rp952,02 miliar, namun mampu terealisasi menjadi Rp1,033 triliun.

Baca Juga

Aksi Ratusan Domba Garut Super Lincah Adu Ketangkasan di Hadapan Bupati, Siapa Paling Jago?

"Kenaikan itu berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchi Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD KBB, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya ini adalah pertama kalinya PAD KBB dapat menembus angka 12 digit, naik dari Rp81,08 miliar lalu kemudian Rp952,02 miliar. Sehingga pada tahun ini capaiannya justru mengalami peningkatan positif.

Lebih jauh Bupati Jeje menjelaskan, dalam perubahan APBD Tahun 2025 disesuaikan arah pembangunan dengan Visi KBB Amanah.

Baca Juga

Belasan Tahun Lahan Warga di Kompleks Pemda KBB Belum Dibayar, Warga Minta Kepastian

Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai pondasi dalam penyusunan APBD beserta perubahannya.

Dikatakannya, hasil pembahasan dengan DPRD KBB melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam RAPBD Perubahan APBD Tahun 2025.

Diketahui, pendapatan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,46 triliun, turun 0,25 persen atau berkurang Rp8,91 miliar dari sebelum perubahan.

Baca Juga

Gedung Baru Dipakai Rapat Paripurna, Komisi III DPRD KBB Bangga dan Apresiasi Program Bupati

Sementara belanja daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,53 triliun. Naik Rp69,31 triliun atau 2 persen dari sebelumnya Rp3,46 triliun.

Kenaikan ini didukung sumber PAD dan block grant. Pembiayaan daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp78,23 miliar. Bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024 hasil pemeriksaan BPK RI.

"Komponen itu menjadi penyeimbang antara pendapatan dan belanja daerah. Sehingga struktur APBD dalam perubahan tahun anggaran 2025 ini berada dalam kondisi berimbang," ucapnya.

Baca Juga

Kapolda Jabar Hadiri Bakti Kesehatan ke Warga dan Petani di Lembang, Diikuti 1.400 Peserta

Menurut Jeje, struktur APBD 2025 yang berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan refleksi dari sinergi pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat.

Ia pun menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi ukuran utama keberhasilan APBD. Bagi masyarakat, pelayanan bukan sekadar angka dalam tabel anggaran, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah.

"Setiap rupiah yang kita anggarkan harus menjelma menjadi jalan lebih baik, sekolah lebih layak, puskesmas lebih ramah, lapangan kerja lebih luas, dan layanan administrasi yang cepat serta transparan,” tandasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana