Polemik KJA Lobster di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar: Akademisi Jadi Penengah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) lobster yang terjadi di Pangandaran berkaitan dengan praktik penjualan ilegal benih lobster yang hingga kini belum terselesaikan.

Hal ini disampaikan Ono menyikapi polemik yang berkembang belakangan ini terkait KJA Lobster Universitas Padjadjaran di Pangandaran.

Baca Juga

Jaga Kualiatas Air, Bey Tertibkan Keramba Jaring Apung di Kawasan Waduk Cirata

“Dulu pemerintah melalui Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan. Namun faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan, sehingga banyak terjadi konflik di lapangan," katanya, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, pemerintah sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster oleh swasta dengan melibatkan masyarakat. 

Tetapi, tegas Ono, prakteknya hanya akal-akalan untuk mendapatkan kuota ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dan akhirnya juga menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan dalam lingkaran kasus korupsi. 

Baca Juga

Satgas Citarum Harum Bakal Tertibkan Keramba Jaring Apung

“Sehingga, hal mendasar yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kebijakan itu ujungnya memperhatikan kesejahteraan nelayan”, kata Ono 

“Permasalahan lobster ini harus didudukkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah harus hadir,” tambahnya.

Ono juga mengapresiasi langkah Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menaruh perhatian terhadap isu tersebut melalui riset di bidang perikanan.

“Unpad harus diapresiasi karena mau melakukan penelitian yang hasilnya bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Semua pihak sebaiknya menahan diri dan memberi kesempatan kepada Unpad untuk melakukan penelitian,” katanya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menambahkan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan dan penyelesaian konflik.

Bahkan Ono sangat mendukung hasil riset Unpad tersebut bisa diimplementasikan di daerah pesisir lainnya di Jawa Barat, sehingga manfaatnya akan terasa oleh semua nelayan.

“Banyak kepentingan dalam kebijakan lobster ini. Tidak menutup kemungkinan, ada juga pihak yang berharap BBL itu terus dijual secara ilegal, karena untungnya pasti sangat besar daripada dijual secara legal. Maka, bila ada kepentingan yang saling bertolak belakang, yang bisa menjadi penengah adalah akademisi. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama dengan akademisi untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Polemik di Pangandaran semakin memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak KJA dengan alasan dapat mengganggu kegiatan pariwisata lantaran lokasi ini adalah jantung penggerak urat nadi perekonomian. 

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh kepada warga Pangandaran yang menentang keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur. 

Ia menilai keberadaan KJA mengganggu kegiatan nelayan dan menghambat pariwisata daerah.

Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi itu disampaikan saat video call dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat deklarasi masyarakat menolak KJA yang digelar di Susi Air Beach Strip Pangandaran, Rabu (13/8/2025). (*)

Editor : Abdul Basir