Forjabar Aksi Desak KPK Transparan soal Keterangan Patris di Kasus Korupsi DJKA Kemenhub
JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Forum Rakyat Jawa Barat Bersatu (Forjabar) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka ke publik secara transparan soal keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam aksi di depan Gedung KPK, Rabu (17/9/2025), massa menilai ketertutupan informasi mengenai pemanggilan Patris pada 2023 lalu justru menimbulkan kecurigaan.
“Publik berhak tahu. Patris Yusrian sudah dipanggil sebagai saksi kasus DJKA tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan soal keterangan apa yang dia sampaikan dan tindak lanjut hukumnya. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar,” kata Koordinator Forjabar Usman Nazarudin.
Usman menyatakan, posisi Patris sebelumnya sebagai Direktur Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejaksaan Agung membuat keterangannya sangat krusial. Sebab, jabatan itu langsung bersinggungan dengan proyek strategis nasional, termasuk proyek perkeretaapian yang kini banyak pejabat DJKA-nya sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Logikanya sederhana, proyek triliunan rupiah yang diawasi malah jadi bancakan. Kalau KPK berhenti di tengah jalan tanpa menjelaskan peran Patris, publik wajar curiga ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Forjabar menilai sikap diam KPK bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah. Mereka khawatir publik akan melihat KPK hanya tegas kepada pejabat tertentu, tapi melemah ketika berhadapan dengan figur yang punya posisi dan kekuatan politik.
“Kalau KPK tidak berani menjelaskan status dan keterangan Patris, ini sama saja merusak komitmen pemberantasan korupsi. Jangan sampai publik menganggap ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” kata Usman.
Selain orasi, massa Forjabar melakukan teatrikal melempar telur dan tomat busuk ke foto wajah Patris Yusrian (diperankan seseorang dengan poster bergambar timbangan hukum) sebagai simbol kritik atas “busuknya” penegakan hukum.
"Simbol tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap keadilan yang dianggap membusuk karena tidak dijalankan secara transparan," ujarnya.
Forjabar mengingatkan, jika KPK tidak segera memanggil kembali Patris Yusrian Jaya dan membuka ke publik hasil pemeriksaannya, citra KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi bisa semakin runtuh.
“Kami tidak ingin KPK jadi macan ompong. KPK harus buktikan dirinya masih berani dan independen. Transparansi adalah kunci, jangan biarkan publik terus bertanya tanpa jawaban,” tegas Usman.
Editor : Agus Warsudi