Poros Maritim Terancam? Pakar Peringatkan Bahaya Penempatan Pensiunan Polisi di Jabatan KKP

Semua kebijakan itu membutuhkan keahlian teknis dan perspektif strategis yang hanya bisa dibangun melalui pendidikan dan pengalaman langsung di sektor kelautan.

“Talenta muda Indonesia di bidang kelautan sangat banyak. Lulusan perikanan, oseanografi, ekonomi maritim, hingga teknologi kelautan siap berkontribusi. Kebijakan mengangkat pensiunan seperti ini justru tidak sehat, apalagi ASN P3K langsung dijadikan Dirjen,” kritiknya.

Rekomendasi ISPI untuk KKP

ISPI merinci tiga langkah mendesak yang perlu diambil KKP:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap jabatan strategis yang saat ini ditempati mantan aparat tanpa kompetensi sektoral.

2. Membuka seleksi terbuka berbasis meritokrasi, memberi ruang bagi akademisi, profesional perikanan, dan teknokrat muda.

3. Menerapkan transparansi birokrasi, terutama alasan pengangkatan pejabat serta parameter kompetensi yang digunakan.

Peringatan Serius untuk Kinerja KKP

Ilyas mengingatkan, mempertahankan pola penempatan pejabat non-teknis akan berdampak buruk bagi tata kelola sektor kelautan. Mulai dari stagnasi kebijakan, matinya ruang inovasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.

“Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia, birokrasi maritim tidak boleh dikelola seperti ruang pensiun bagi aparat. Negara membutuhkan profesional, bukan loyalis,” ujarnya menutup.

Editor: Rizal Fadillah