Cyberbullying Melonjak, Habib Syarief Minta Negara Wajibkan Rehabilitasi Reputasi Digital

Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi beberapa sekolah, di mana siswa banyak menggunakan bahasa campuran yang dipengaruhi konten digital tanpa memahami kaidah baku.

Lebih memprihatinkan lagi, banyak karya sastra klasik Balai Pustaka, seperti Layar Terkembang dan Di Bawah Lindungan Ka’bah yang kini sulit ditemukan. Ia menilai pemerintah perlu menyusun kurikulum literasi yang kuat sekaligus memperbaiki metode pedagogi bahasa Indonesia.

Menyoroti Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Anggaran

Habib turut mengulas sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dalam dua tahun terakhir yang memengaruhi dunia pendidikan, seperti penggratisan wajib belajar 13 tahun dan penghapusan dana bagi perguruan kedinasan dari porsi anggaran pendidikan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan 20% anggaran pendidikan kembali fokus pada Kemendikbud, bukan terserap pada pos lain.

Terkait guru honorer, ia mengkritisi realisasi rekrutmen PPPK yang jauh dari target.

“Dari rencana 600 ribu formasi, yang terealisasi bahkan tidak mencapai 100 ribu. Ini perlu perhatian serius,” ujarnya.

Transformasi Digital Harus Diiringi Kekuatan Literasi

Menutup paparannya, Habib Syarief menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar soal teknologi atau regulasi. Kunci keberhasilan ada pada kompetensi literasi digital anak dan pendidik.

“Anak-anak harus menjadi subjek digital yang berdaya, bukan hanya pengguna. Mereka perlu mampu melindungi diri, berkarya, dan tetap beretika di ruang digital,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah