Komunitas Pohon Indonesia: Negara Harus Bertanggung Jawab, Hutan yang Hilang diganti Hutan Lagi

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID – Ketua Komunitas Pohon Indonesia (KPI) Dadi Ardiwinata menilai negara turut serta dalam merusak hutan di Indonesia, khususnya di pulau Jawa ataupun Jawa Barat. Untuk itu negara atau pemerintah harus bertanggung jawab dengan cara mengganti kawasan hutan yang hilang atau rusak itu dengan kawasan hutan lagi.

Baca Juga

Kecam Tayangan yang Framing Pesantren, Panji Bangsa Jabar Siap Turun Aksi Bela Ulama

“Hutan diganti dengan hutan lagi. Pohon diganti dengan pohon lagi. Jangan diganti dengan uang,” kata Dadi kepada wartawan di Bandung, Selasa (9/12/2025).

Dadi mengatakan, salah satu contoh keterlibatan negara dalam perusakan hutan adalah adanya pembangunan jalan tol, pembangunan waduk, dan pembuangan sampah dalam beberapa tahun terakhir. “Itu jelas-jelas merusak hutan. Harus ada kompensasi penggantian hutan dengan hutan lagi,” kata Dadi lagi.

Baca Juga

Jumlah Lembaga Penyiaran di Jabar Capai 476, KPI Tekankan Isu Lingkungan dalam Siarannya

Bahkan secara nasional, katanya, pemerintah pun telah melakukan pembabatan hutan di Kalimantan untuk kepentingan pembangunan ibu kota negara atau IKN. “Itu juga jelas merusak dan menghilangkan hutan,” katanya.

Baca Juga

Demokrat dapat Penghargaan Parpol Informatif dari KIP Jabar

Ia mengatakan, sejauh ini pembangunan jalan tol dan waduk berimplikasi kepada eksistensi hutan di pulau Jawa. Salah satu yang terimplikasi itu adalah menyangkut keamanan dan kebakaran hutan.Akses hutan menjadi terpotong oleh jalan tol dan sulit diakses karena harus lebih melingkar lagi.

“Pada kondisi itu, ketika ada kebakaran hutan, misalnya, akan sulit diantisipasi dengan cepat karena akses jalan yang terhalangi tol,”  kata Dadi.

Baca Juga

KPI Putuskan Tak Ada Pelanggaran dalam Tayangan Azan Ganjar Pranowo

Oleh karena itu, katanya, saat ini harus ada pemetaan ulang atas kondisi hutan yang telah hilang karena pembangunan jalan tol dan waduk tersebut. “Kementerian kehutanan dan semua stakeholder duduk bersama melakukan pemetaan ulang hutan tersebut,” kata Dadi.

Aktivis lingkungan hidup ini mengatakan, memang sudah ada rencana kompensasi penggantian hutan ini. Namun, katanya, belum seluruh luas hutan yang hilang sudah tergantikan. Selain itu, katanya, terhadap lahan yang menjadi kompensasi hutan itu belum dilakukan pengukuhan. “Pengukuhan hutan ini sangat perlu agar masyarakat juga menjaga lahan tersebut sebagai lahan hutan,” katanya.

Dadi menambahkan, di Jawa Barat saat ini luas hutan tinggal 21,42 persen dari luas Jawa Barat. Padahal idealnya, kata Dadi, luas hutan yang ideal adalah sebanyak 30 persen dari luas wilayah. Luas hutan yang hilang akan bertambah lagi karena akan ada pembangunan jalan tol baru, yakni Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). ***

Editor : Ude D Gunadi