Sorotan Tajam DPRD Jabar: Pesta Milangkala Tatar Sunda Dinilai Cederai Empati Rakyat Miskin!
Maulana menutup argumennya dengan peringatan keras agar pemerintah segera menghentikan kegiatan yang dianggap hanya membuang-buang anggaran tersebut.
"Maka hentikan pesta itu, dan pertanggungjawabkan! Jangan biarkan anak-anak kita kelak mencintai sejarah dari paksaan seseorang yang buta terhadap sejarah itu sendiri," tambahnya.
Di luar kegaduhan interupsi, rapat paripurna tetap merampungkan sejumlah agenda konstitusional, antara lain:
Pengesahan LKPJ 2025: DPRD resmi menyampaikan rekomendasi strategis atas kinerja Pemerintah Provinsi selama tahun anggaran sebelumnya.
Transisi Masa Sidang: Penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Inisiasi Regulasi Baru: Persetujuan usulan Ranperda Prakarsa mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah guna memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.
Kini, bola panas berada di tangan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan penjelasan gamblang mengenai simpang siur anggaran serta pelurusan narasi sejarah yang menjadi perdebatan publik ini.
Editor : Agung Bakti Sarasa