Populer di TikTok dan YouTube, Dedi Mulyadi Dinilai Belum Maksimal Selesaikan Masalah Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Popularitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di media sosial kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tingginya eksposur konten-konten Dedi di platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, hingga Facebook, muncul kritik terkait efektivitas kinerja pemerintahannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Jawa Barat.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif UF Center sekaligus mantan Sekretaris Forum Parlemen Jabar 2009–2014, H. Ujang Fahpulwaton.

Baca Juga

Milangkala Tatar Sunda Berakhir, Dedi Mulyadi Klaim Hotel dan Kuliner Bandung Penuh!

Menurut Ujang, penggunaan media sosial oleh pejabat publik merupakan hal wajar di era digital saat ini. Namun, popularitas di media sosial dinilai harus sejalan dengan hasil kerja nyata bagi masyarakat.

Media Sosial Dinilai Jadi Alat Pencitraan Politik

Ujang menilai media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk digunakan oleh para pejabat publik.

Baca Juga

Gugat 'Panggung Sandiwara' Dedi Mulyadi, Mahasiswa Jabar: Berhenti Poles Citra!

Ia menyebut, banyak tokoh memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk komunikasi publik, tetapi juga membangun popularitas melalui konten-konten viral.

“Sebagai pemimpin, entah gubernur, bupati atau wali kota, tidak dilarang bermain media sosial. Tapi tentu harus sebanding dengan hasil kerjanya untuk masyarakat,” ujar Ujang dalam keterangannya.

Menurutnya, pejabat publik seharusnya tidak hanya fokus membangun citra di media sosial, melainkan juga memastikan kebijakan yang dibuat berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga

Bikin Riweuh, Warga Jabar Tegas Tolak Brand Sekolah Maung

Soroti Kemiskinan dan Pengangguran di Jawa Barat

Dalam kritiknya, Ujang mempertanyakan capaian pemerintahan Dedi Mulyadi dalam menangani sejumlah persoalan utama di Jawa Barat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan angka putus sekolah.

Ia mengutip data statistik yang menyebut jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai sekitar 3,55 juta jiwa atau 7,02 persen dari total penduduk.

Baca Juga

Warga Bogor Barat Ancam 'Cerai' dari Jabar: Pilih Gabung Banten Jika Aspirasi Terus Diabaikan

Selain itu, Jawa Barat juga disebut menempati posisi pertama nasional terkait jumlah anak tidak sekolah, dengan angka mencapai 106.196 anak berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Alasan putus sekolah itu bermacam-macam, tetapi yang paling dominan adalah masalah ekonomi,” katanya.

Tak hanya itu, Ujang juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat yang disebut mencapai 6,66 persen dengan jumlah pengangguran sekitar 1,79 juta orang.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Diminta Melek: Siaga 1 Kali Cipamingkis Jadi Bukti Kegagalan Tata Ruang di Bogor Timur

Kebijakan Penutupan Tambang dan Wisata Ikut Disorot

Dalam pernyataannya, Ujang turut mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak terhadap sektor ekonomi masyarakat.

Ia menyinggung kebijakan terkait penutupan tambang dan pembatasan kegiatan wisata bagi siswa sekolah yang disebut berdampak pada pelaku usaha seperti travel, restoran, warung makan, hingga perhotelan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diambil melalui koordinasi dan sinergi yang matang agar tidak menimbulkan efek domino terhadap sektor lain.

“Ini mengelola pemerintahan berdasarkan aturan sistem republik, bukan kerajaan,” ujarnya.

Dedi Mulyadi Jadi Salah Satu Kepala Daerah Paling Populer

Di sisi lain, Dedi Mulyadi memang dikenal sebagai salah satu kepala daerah paling aktif di media sosial. Konten-konten yang menampilkan aktivitasnya di lapangan kerap viral dan mendapat jutaan penonton.

Popularitas tersebut membuat nama Dedi tidak hanya dikenal masyarakat Jawa Barat, tetapi juga publik nasional.

Namun kritik yang muncul menunjukkan bahwa tingginya popularitas di media sosial tetap diiringi ekspektasi publik terhadap hasil kerja nyata pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Editor : Rizal Fadillah