Duit MBG Diduga Masuk Rekening Pribadi Ketua Yayasan, 7 Kepala SPPG Lapor Polisi

Baca Juga

Waka BGN Tegaskan Pendaftaran Mitra SPPG Gratis Usai Sindikat Penipu Ditangkap di Jabar

Selain itu, para Kepala SPPG juga melaporkan dugaan pengalihan dana Bantuan Pemerintah (Banper) komponen belanja bahan baku ke rekening pribadi Ketua Yayasan Nurul Huda Conggeang. Menurut laporan yang disampaikan, dugaan tersebut diduga berdampak pada munculnya tunggakan pembayaran supplier pada sejumlah SPPG meskipun dana bantuan pemerintah telah dicairkan.

Nilai tunggakan yang dilaporkan disebut mencapai ratusan juta rupiah dan menjadi salah satu alasan sejumlah supplier turut menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang.

Laporan lainnya berkaitan dengan dugaan adanya tekanan kepada Kepala SPPG untuk mengajukan harga bahan baku di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun harga pasar yang berlaku di daerah setempat. Para pelapor meminta BGN menelusuri persoalan tersebut karena berkaitan dengan prinsip kewajaran harga dalam pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga

13 Warga Jabar Jadi Korban Penipuan Bisnis SPPG, Rugi Lebih dari Rp1 Miliar

Para Kepala SPPG juga melaporkan dugaan kegagalan penyediaan bahan baku dan fasilitas operasional yang mengakibatkan beberapa dapur mengalami hambatan operasional. Dalam sejumlah kasus, Kepala SPPG mengaku harus menggunakan dana pribadi guna menjaga keberlangsungan pelayanan kepada para penerima manfaat.

Selain persoalan bahan baku, BGN juga diminta memeriksa dugaan ketidaksesuaian fasilitas operasional pada sejumlah SPPG, termasuk sarana pendukung dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menurut para pelapor perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Persoalan lain yang turut dilaporkan adalah dugaan intervensi terhadap Kepala SPPG dalam menjalankan kewenangan operasional yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Menurut para pelapor, independensi Kepala SPPG merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga

Bukan Sekadar Bansos, Wakil Ketua Kadin Jabar Sebut MBG Jadi Game Changer Ekonomi Nasional

Tidak hanya itu, para Kepala SPPG juga meminta BGN memverifikasi dugaan penghentian operasional dan penggembokan sejumlah dapur SPPG tanpa adanya keputusan tertulis dari pejabat berwenang Badan Gizi Nasional. Mereka menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan kepada ribuan penerima manfaat program.

Menurut Iwan, berbagai laporan tersebut telah disampaikan secara resmi dan dilengkapi dengan dokumen serta keterangan pendukung yang siap diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional maupun aparat penegak hukum.

“Kami meminta seluruh laporan yang telah disampaikan diperiksa secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Kami berharap seluruh fakta dapat dibuka secara terang demi menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional,” ujar Iwan.

Editor: Agung Bakti Sarasa