Penunjukan Mantan Ketua Timses Dedi Mulyadi di BUMD Jabar Tuai Sorotan

“Jadi, Dedi Mulyadi mau sebagaimanapun ide tentang meritokrasi yang dia bangun ketika kampanye, dia akan terjebak sendiri karena dia berada dalam ruang politik yang sudah menjadi tradisi di Indonesia, di mana para tim kampanye dan para investor politik harus diakomodir dalam satu masa periode,” ucap Fadhli saat dihubungi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, realitas politik di Indonesia sangat sulit melepaskan pejabat publik dari akomodasi kepentingan para investor politik dan tim sukses.

Baca Juga

Pemprov Jabar Matangkan Rencana Reaktivasi Bandara Husein dengan Menhub

“Jadi, hal ini bukan hal aneh sebetulnya ketika seorang pejabat publik kemudian mengakomodasi para tim pemenangannya atau para investornya. Karena memang secara tradisi di Indonesia demikian,” imbuhnya.

Ancaman Nyata: Eksploitasi Jabatan dan Krisis Kepercayaan

Fadhli menegaskan bahwa tradisi mengakomodasi tim sukses tanpa menyandarkannya pada kompetensi adalah langkah keliru dalam membangun sistem pemerintahan. Kritik dari masyarakat terkait penunjukan di PT MUJ ini dinilai sangat wajar demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Baca Juga

Milangkala Tatar Sunda Berakhir, Dedi Mulyadi Klaim Hotel dan Kuliner Bandung Penuh!

Lebih jauh, ia memperingatkan dampak berbahaya jika jabatan publik atau korporasi daerah diisi oleh figur yang tidak kompeten semata-mata sebagai ajang balas jasa.

"Ketika menduduki jabatan publik (tanpa kompetensi), dia akan melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerjaannya, bertindak untuk memperkaya diri sendiri karena ada modal yang pernah dikeluarkan dan harus kembali. Ini sangat berbahaya," jelasnya.

Selain menurunkan performa instansi, ketidakselarasan antara janji kampanye dan realisasi setelah berkuasa dapat memicu krisis kepercayaan (distrust) yang masif dari masyarakat.

Editor : Rizal Fadillah