Penunjukan Mantan Ketua Timses Dedi Mulyadi di BUMD Jabar Tuai Sorotan

Bedakan Pejabat Publik dan Pejabat Partai

Mengantisipasi meluasnya gejolak kekecewaan publik, Fadhli menyarankan agar Pemprov Jabar, khususnya Dedi Mulyadi, segera membenahi pola komunikasi politiknya. Jika memang harus menunjuk mantan tim sukses, kompetensi figur tersebut harus benar-benar diuji dan dibuktikan secara transparan kepada masyarakat.

"Pemerintah harus mampu meyakinkan publik. Betul-betul perhatikan kompetensinya dan itu harus di-deliver kepada publik dengan cukup baik sehingga publik memiliki rasa aman," pesannya.

Fadhli juga mengingatkan pria yang akrab disapa KDM tersebut untuk mampu memisahkan perannya secara tegas setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah.

"Jangan sampai ketika sudah menjadi pejabat publik, masih bertindak sebagai pejabat partai. Saya harap KDM bisa mempertegas pemisahan antara politik dan publik, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan hanya memperhatikan masalah politik, tetapi mengedepankan kepentingan publik yang lebih besar,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku dirinya tak menjanjikan apa pun terhadap mereka yang turut menyukseskan kontestasi pasangan Dedi-Erwan pada Pilkada 2024.

"Tadi penegasan saya kepada relawan, tim pemenangan bahwa saya tidak akan menjanjikan apapun, yang saya janjikan adalah perbaikan taraf hidup rakyat Jawa Barat," ujar Dedi dalam silaturahmi tim pemenangan Dedi-Erwan di Holiday Inn, Kota Bandung, Sabtu (11/1/2025).

"Jadi jangan sampai dikesan setiap selesai pemilihan itu adalah membagikan kue kekuasaan atau kue ekonomi. Tim yang di samping kiri-kanan saya itu rela, ikhlas mengantarkan saya tanpa pamrih apapun dan kepentingannya cuman satu ingin rakyat Jawa Barat meningkat taraf hidupnya, seluruh kebutuhannya terpenuhi," tambahnya.

Editor : Rizal Fadillah