Wakil Ketua DPRD Jabar Tolak Wacana SPP di Sekolah Negeri

Baca Juga

Kepala Sekolah Aksi ke Komisi V DPRD Jabar, Minta SPP Diaktifkan Lagi

“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ucap Ono Surono.

Selain memperkuat sekolah negeri, Ono Surono juga mendorong pemerintah daerah agar memberi dukungan yang lebih besar kepada sekolah swasta. Bantuan tersebut dinilai sangat penting agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas fasilitas belajar tanpa harus sepenuhnya membebankan biaya kepada peserta didik.

Ono mengharapkan, wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan. Masih ada upaya yang lebih mendesak yaitu memastikan anggaran pendidikan dapat menjawab kebutuhan sekolah dan menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.

Baca Juga

Lahan PTPN VIII Tak Ada yang Bersengketa, Menguasai Tanpa Aturan Berarti Penjarahan

“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” tutup Ono. (*)

Editor : Abdul Basir