Cegah Maladministrasi, Disdik KBB Minta Pengelola PAUD dan Kesetaraan Tertib Dana BOP

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta pengelola satuan pendidikan nonformal memahami aturan dana BOP.

Khususnya dalam merencanakan, menggunakan, hingga melaporkan dana operasional agar tidak terjadi kesalahan administrasi saat penganggaran dan realisasinya.

Baca Juga

Disdik KBB Targetkan Pengisian 315 Jabatan Kepsek yang Kosong Dilakukan Bertahap

"Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan di Bandung Barat harus dilakukan secara benar dan transparan," kata Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan KBB, Makhatir Muhammad, dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah nonformal dan kesetaraan di Ngamprah, Rabu (12/8/2026).

Ia mengatakan, penguatan kapasitas diperlukan agar dana BOP dapat dikelola sesuai ketentuan dan benar-benar mendukung kegiatan pendidikan. Sehingga pengelola memahami aturan dalam penggunaan maupun pelaporannya.

Pengelolaan dana BOP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Baca Juga

Disdik Bakal Beri Sanksi Sekolah Jika Ditemukan Ada Pelanggaran dalam MPLS

Dalam aturan tersebut, Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan PAUD. Dana tersebut terdiri atas BOP PAUD Reguler, BOP PAUD Kinerja, dan BOP PAUD Afirmasi.

Sementara untuk pendidikan kesetaraan, terdapat BOP Kesetaraan Reguler, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOP Kesetaraan Afirmasi. Dana BOP Kesetaraan Kinerja diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dinilai memiliki kinerja baik.

Adapun BOP Kesetaraan Afirmasi ditujukan untuk mendukung operasional satuan pendidikan kesetaraan yang berada di daerah khusus.

Baca Juga

SDN Bunisari Dipasangi Pagar Oleh Ahli Waris, Disdik KBB Ambil Sikap Laporkan ke Polisi

Dalam aturan tersebut, penggunaan dana BOP PAUD Reguler antara lain dapat mencakup kegiatan penerimaan murid baru serta pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca.

Penggunaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya pemahaman terhadap aspek administrasi menjadi penting karena kesalahan dalam penginputan maupun pelaporan dapat berdampak pada proses pencairan dan pertanggungjawabannya.

Baca Juga

Bangunan SD di KBB Ambruk dari 2018 dan Tak Tersentuh Perbaikan, Siswa Belajar Berdesakan

Jangan sampai persoalan administrasi justru menghambat pencairan atau membuat penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Semoga ke depan, pengelola PKBM maupun lembaga PAUD lebih memahami aturan penggunaan dana sekaligus mampu mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang dikelola," ucapnya.

Sementara itu pada kegiatan ini diikuti oleh sekitar 120 peserta yang berasal dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) tingkat kecamatan dan kabupaten, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), serta Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Baca Juga

Prioritaskan Keselamatan, Disdik Tak Izinkan Siswa SDN 1 Babakan Talang MPLS di Lapangan

Pelatihan tidak hanya membahas penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup teknis pelaporan keuangan, pemanfaatan aplikasi perencanaan anggaran, pemahaman petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta penguatan transparansi dalam pengelolaan dana.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah ketepatan pengisian dan pelaporan data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pengelola satuan pendidikan juga diberikan bimbingan mengenai penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) serta optimalisasi platform digital untuk mengelola anggaran. (*)

Editor : Rizki Maulana