Rencana Interpelasi DPRD Sumedang Soal Isu Wabup Dinilai Terlalu Prematur, Begini Kata Pengamat

“Ketiga, ini yang menarik, yaitu kalau DPRD merasa proses yang telah dilakukan dalam kasus tersebut itu tidak proporsional,” katanya.

Baca Juga

Sekolah Maung Dedi Mulyadi, Ambisi Pendidikan Jawa Barat yang Bikin DPRD Penasaran

Melihat fakta di lapangan saat ini, Muradi membedah bahwa ketiga syarat esensial tersebut belum tampak terpenuhi. Roda pemerintahan serta fasilitas layanan masyarakat di Sumedang dipastikan tetap beroperasi tanpa hambatan, sementara situasi sosial warga tergolong kondusif.

“Kalau saya menangkap sih, pelayanan publik tidak terganggu. Kalau ada publik menduga-duga, itu kan persepsi,” jelasnya.

Sinyal lain yang memperkuat pandangannya adalah minimnya keterlibatan peta kekuatan politik di parlemen. Mengingat insiatif ini baru dihembuskan oleh fraksi dalam jumlah sangat terbatas, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif sejatinya masih terjaga dengan baik.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Usulkan Solusi untuk Polemik Studi Tour

“Kemudian, hubungan eksekutif-legislatif? Kalau hanya yang mengajukan (interpelasi) kurang dari dua fraksi, ini berarti hubungan baik-baik saja,” lanjut Muradi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, manuver penggunaan interpelasi untuk merespons riak politik yang melibatkan Wabup Sumedang dinilai belum mendesak dan cenderung berlebihan.

“Saya menilai interpelasi ini terlalu jauh. Karena, ya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Kalau saya menduga, kehidupan masyarakat normal saja,” pungkasnya.

Editor: Agung Bakti Sarasa