Dari MBG hingga Sekolah Garuda, Mahasiswa Pasundan Desak Kebijakan Prabowo-Gibran Dievaluasi

Baca Juga

Jabar Sumbang Suara Terbanyak Kemenangan Paslon 02, Warganet: Kang Emil Nepatin Janjinya

"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," kata Arya.

Dalam agenda Panca Cipta, mahasiswa juga menyoroti dugaan tindakan represif aparat TNI-Polri serta keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Mereka menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi.

Arya bahkan menilai perkembangan tersebut menunjukkan kembalinya praktik dwifungsi militer yang selama ini menjadi perhatian dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

"Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali," ujarnya.

Selain itu, Keluarga Mahasiswa Pasundan mendesak evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai pelaksanaan program berskala besar perlu didukung perencanaan matang, kajian yang memadai, serta uji coba agar pelaksanaannya efektif.

Mereka juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih belum memadai. Pemerintah diminta memastikan program baru tidak mengesampingkan kebutuhan dasar pendidikan yang masih harus dipenuhi.

Persoalan struktur kabinet turut menjadi perhatian. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas susunan kabinet yang dinilai semakin besar dan meminta evaluasi terhadap kinerja para pejabat agar penyelenggaraan pemerintahan lebih terarah serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Pada agenda pembangunan, mahasiswa menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan.

Tak hanya itu, Keluarga Mahasiswa Pasundan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kebakaran perlu ditangani secara serius karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan dampak lintas negara.

"Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan," kata Arya.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menegaskan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sebatas formalitas. Mereka meminta keberhasilan pemerintahan diukur dari efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, perlindungan masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Editor: Rizal Fadillah