Saksi Kasus ITE di Bandung Dilaporkan Balik ke Polda Jabar, Kuasa Hukum Nilai Kriminalisasi

​Duarjon mengingatkan, apabila seorang saksi berpotensi dilaporkan atas keterangan yang mereka berikan, hal ini dikhawatirkan dapat memicu preseden buruk bagi perlindungan saksi dalam penegakan hukum di Indonesia.

​Ia merujuk pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa saksi, pelapor, maupun pihak yang memberikan keterangan dengan iktikad baik memiliki hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Baca Juga

Tampik Pembunuh Cenora, Alshad Ahmad Singgung UU ITE Lewat Surat Terbuka

​“Kalau saksi dilaporkan atas kesaksiannya, ini menjadi prosedur yang buruk. Nanti tidak akan ada yang mau menjadi saksi,” tegasnya.

​Selain itu, Duarjon turut mempertanyakan dasar hukum dari laporan tersebut. Berdasarkan screenshot yang dijadikan objek laporan, pihaknya mengaku tidak menemukan adanya data pribadi pelapor seperti yang dituduhkan.

​“Kenapa tiba-tiba bisa terbit LP yang menurut pelapor, Pak Tatang sama Bu Wasti ini telah mengungkapkan data diri pribadi pelapor, sementara dalam isi screenshot itu tidak ada data diri pelapor? Nah, ini menjadi aneh bagi kami,” ungkapnya.

Baca Juga

PT CLM bakal Ambil Sikap Tegas terhadap PT CPS

​Meski demikian, pihak Simalango Law Firm menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen mendampingi kedua kliennya. Mereka menduga laporan di Polda Jabar ini merupakan bentuk kepanikan pihak pelapor atas perkara utama yang sedang berjalan di Polrestabes Bandung.

​“Kalau kami menduga, ini pelapor di Polda, yaitu Pak BS, sudah kalang kabut atau panik atas laporan Pak JBS di Polrestabes Bandung. Saran kami, ini ada satu masalah, mari selesaikan satu masalah. Jangan menimbulkan masalah lain,” katanya.

​Sebagai langkah antisipasi, Simalango Law Firm berencana menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memohon perlindungan hukum bagi Wasti dan Tatang agar mendapat kepastian hukum selama menjalani status sebagai terlapor.

Editor: Agung Bakti Sarasa