Anggaran Belum Memadai dan Panti Penuh, DPRD Jabar Minta Skema Program Jemput ODGJ Diperjelas

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kritis terhadap langkah Pemprov Jabar dalam meluncurkan fitur layanan penjemputan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui aplikasi Sapawarga. Kalangan dewan mewanti-wanti agar inovasi berbasis digital tersebut tidak sekadar menjadi pencitraan semu tanpa kesiapan infrastruktur di lapangan.

​Pandangan tersebut disuarakan langsung oleh legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah. Menurutnya, fenomena digitalisasi yang digarap pemerintah sering kali terjebak pada euforia sesaat yang membuat pejabat merasa masalah tuntas hanya dengan merilis sebuah aplikasi. Padahal, platform digital hanyalah alat bantu penunjang, sementara eksekusi riil tetap bergantung pada kejelasan penanganan lanjutan.

Baca Juga

DPRD Jabar Kawal Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Sukawangi

​Maulana menilai, tanpa kejelasan skema kerja dan kepastian pembiayaan, program pengangkutan ODGJ dikhawatirkan bernasib mangkrak seperti program-program sebelumnya yang minim kejelasan implementasi.

​"Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan hanya menjadi buih ketidakpastian," ujar Maulana saat ditemui di Bandung, Jumat (13/11/2026).

​Politikus PKB ini membeberkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap struktur APBD, pos anggaran khusus untuk menunjang operasional program jemput ODGJ tersebut terpantau masih belum memadai. Padahal, aksi di lapangan menuntut ketersediaan dana yang pasti, mulai dari biaya operasional tim di jalan hingga kepastian rujukan medis bagi pasien.

Baca Juga

Pilkades Digital Segera Diterapkan di Jabar, Persiapan Terus Dimatangkan

​Tidak hanya urusan anggaran, Maulana turut menyoroti karut-marut fasilitas penampungan yang ada saat ini. Berdasarkan tinjauannya, panti-panti rehabilitasi sosial milik Pemprov Jabar mayoritas sudah berada dalam kondisi overload. Sebagai contoh, panti di Sumedang kini sudah penuh sesak, sementara panti di Kabupaten Garut selain mengalami overkapasitas juga dinilai sudah tidak layak huni.

​Situasi pelik tersebut kian diperparah oleh krisis sumber daya manusia. Saat ini, rasio jumlah caregiver atau tenaga pendamping dinilai sudah tidak ideal dan jauh dari standar pelayanan wajar, di mana satu orang perawat harus memikul beban menangani 10 hingga 13 pasien ODGJ sekaligus.

​Oleh karena itu, Maulana mendesak agar pemerintah daerah tidak sekadar mengejar kesan megah lewat inovasi digital, melainkan memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Baca Juga

Warga Tak Mampu Masuk Desil 5-6, DPRD Jabar Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki

​"Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti," pungkasnya

Editor: Agung Bakti Sarasa