Diakui Noneng, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Indonesia menyatakan siap mereplikasi MPP Digital yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan Jawa Barat menjadi percontohan untuk pengembangam MPP Digital di provinsi lainnya.
"Namun bagi kami, ini adalah perwujudan dari PTSP. Jadi cukup ke satu portal. Dan kami berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dalam hal perizinan-perizinan lainnya, yang juga bukan cuma di PTSP tapi instansi vertikal, seperti KTP, paspor," tuturnya.
Disinggung soal daerah di Jabar yang belum memiliki MPP Digital, Noneng mengatakan salah satu diantaranya adalah karena anggaran. Sebab, membuat MPP digital membutuhkan anggara sekitar Rp10 miliar hingga SDM yang mumpuni.
"Lebih ke anggaran sih. Membuat MPP itu anggarannya sampai Rp 10 miliar. Belum pengadaan lahan," jelasnya.
Anggota DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemprov Jabar yang sudah memiliki MPP Digital. Diharapkan, dengan MPP ini bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
"Saya mewakili DPRD sangat mendukung dan mengapresiasi Jabar memiliki MPP Digital. Selama untuk kepentingan masyarakat kita akan selalu mendungnya," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
