"Masyarakat cukup memperlihatkan KTP, maka rumah sakit sudah bisa melakukan pemeriksaan, tidak perlu online. Kita harus memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan masyarakat," ungkapnya.
Pihaknya juga meminta para stakeholder dan puskesmas untuk bisa memiliki data masyarakat yang tidak mampu agar mudah memenuhi kebutuhan mereka.
"Maka untuk memenuhi harapan-harapan kesehatan di tahun 2023, perlu adanya perbaikan admisitrasi dan strategi dari structural dan fungsional dinas kesehatan dan puskesmas," katanya.
Dadang Supriatna pun berharap, baik dinas kesehatan maupun puskesmas bekerja secara kompak sesuai dengan job masing-masing. Dirinya tidak ingin ada keterlambatan informasi yang kurang, baik diantara internal maupun eksternal.
"Saya minta agar dibuatkan kajian akademis untuk pelayanan kesehatan di perbatasan Kabupaten Bandung dengan wilayah lain, seperti di Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang. Kaji bagaimana caranya agar sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
