BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - DPP Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat mendesak Pemkot Bandung membatalkan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang akan menyedot anggaran Rp62 miliar. Pengadaan PJU dinilai tidak berdasarkan kajian.
Biro Investigasi DPP MGP Jabar memaparkan sejumlah alasan pengadaan lampu PJU tersebut harus dibatalkan Pemkot Bandung. Pertama, pengadaan yang menelan anggaran Rp62 miliar itu tidak mencerminkan penyelesaian masalah rakyat.
Menurut Kepala Biro Investigasi DPP MGP Jabar, Agus Satria, saat ini warga Kota Bandung tengah mengalami kesulitan akibat tingginya inflasi di kota yang dipimpin Yana Mulyana ini.
"Saat inflasi tinggi, justru malah mau belanja PJU senilai Rp 62 milar. Lebih baik fokus menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Agus, Minggu (22/1/2023).
Agus menyebut, warga Kota Bandung menjerit lantaran harga-harga melambung tinggi. Dibanding pengadaan lampu PJU, pihaknya menyarankan Pemkot Bandung mengadakan pasar murah agar warganya tidak kesulitan makan.
Selain itu, lanjut Agus, pengadaan lampu PJU juga terkesan asal-asalan dan tidak mencerminkan 'sense of crisis' atau tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya kehidupan masyarakat.
Warga Bandung kini membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan yang murah, mudah dan berkualitas, akses perumahan atau tempat tinggal murah, serta kemudahan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
"Bereskan dulu masalah-masalah mendasar warga Kota Bandung. Jangan cuma nyari untung dari proyek-proyek. Lebih baik alihkan anggarannya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti operasi pasar murah dan lain-lain," beber Agus.
Dari sisi fungsi dan kebutuhan, Agus menilai pengadaan lampu PJU tidak terlalu mendesak. Sebab, saat ini hampir seluruh wilayah Kota Bandung sudah terang berderang pada malam hari.
"Apalagi kami tahu, tahun kemarin Pemkot Bandung sudah belanja PJU senilai Rp50 miliar. Kemana tuh duitnya, kok sekarang mau mengajukan lagi PJU?" ungkapnya.
Agus juga menyoroti kinerja Bappeda Kota Bandung. Selain dinilai tidak cermat dalam mengalokasikan anggaran, Bappeda Kota Bandung juga dinilai tidak becus dalam memetakan dan menempatkan titik PJU sesuai kebutuhan guna menekan lokasi rawan tindak pidana dan lokasi rawan kecelakaan.
"Harusnya lakukan kajian yang bener, di mana saja titik rawan yang perlu penambahan PJU. Agar fungsi PJU untuk mengurangi lokasi rawan kejahatan dan rawan kecelakaan dapat diminimalisir. Jangan cuma mentingin nyari untungnya aja," kata Agus.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
