"Tapi di luar yang tadi itu akan menderita, kita lihat Kuningan, Majalengka, Pangandaran, daerah-daerah yang tanda petik masih suasananya urban, penghasilan daerahnya rendah, itu nanti akan terjadi kesulitan di sana," ujar Hadi.
Gus Ahad, sapaannya menegaskan, pengelolaan SMA/SMK sesungguhanya lebih mahal biaya per siswanya. Dampaknya siswa SMA/SMK di kota-kota besar akan berkelimpahan, sedangkan di daerah rural justru kekurangan.
"Kita gak bisa membuat peraturan hanya berlaku untuk Kota Bogor, supaya pak wali kota senang, Kota Bandung karena Pak Ridwan Kamil pernah jadi wali kota, bukan gitu, ini NKRI satu kebijakan," tegasnya.
Selain itu, imbuh Hadi, fakta di lapangan berkembang obrolan di kalangan guru dan kepala sekolah di SMP. Mereka kabarnya ingin SMP dikelola oleh provinsi bukan kabupaten/kota.
"Karena kesejahterannya lebih tinggi," ungkapnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
