BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Jabatan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan akan habis pada 20 September 2023 mendatang. Untuk melanjutkan jalannya roda pemerintahan di KBB maka akan seorang Penjabat (Pj) bupati yang akan mengisi kekosongan pemerintahan hingga digelar Pilkada KBB November 2024.
Terkait hal tersebut DPC PKB KBB mengajak masyarakat untuk memberikan masukan terkait siapa yang pantas menduduki jabatan Pj Bupati Bandung Barat. Sehingga dihasilkan seorang Pj Bupati yang benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Kami (DPC PKB KBB) berharap adanya sinergitas dan masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat dalam menggodog nama Pj Bupati ini. Sebab bagaimanapun yang akan menikmati kinerjanya adalah masyarakat," kata Ketua DPC PKB KBB Asep Dedi, Jumat (4/8/2023).
Asep menilai, hal itu perlu dilakukan mengingat masa jabatan Bupati Bandung Barat bakal berakhir pada September 2023, sehingga dibutuhkan Pj yang mampu menjawab tantangan dan persoalan yang tengah menyelimuti Pemda KBB.
Pengusulan nama Pj Bupati Bandung Barat tentunya harus memperhatikan prinsip demokrasi sehingga dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Tak hanya itu, hal yang perlu diperhatikan agar pengusulan oleh orang yang membicarakannya memperhatikan track record secara rahasia.
Dengan begitu, tambah dia, Pj Bupati Bandung Barat terpilih dapat membangun daerah secara lebih optimal tanpa kepentingan apapun. “Termasuk, pelaksanaan program-program pembangunan strategi demi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat luas dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, sambung dia, DPC PKB KBB juga mengusulkan dan akan berinisiatif untuk membuka ruang publik agar masyarakat bisa berpartisipasi memberikan masukan terkait siapa yang layak untuk menjadi Pj Bupati Bandung Barat.
"Kami pun berencana untuk membuka ruang diskusi publik dengan memanfaatkan berbagai platform digital, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Threads, WhatsApp di nomor 081223777577 dan email," paparnya.
Sehingga, masyarakat bisa memberikan saran dan masukan terhadap siapa yang bakal jadi calon Pj Bupati Bandung Barat yang nanti bakal mengisi kekosongan pasca bupati definitif ini berakhir masa jabatannya. Adapun format saran dan masukan calon Pj Bupati Bandung Barat yang bisa diisi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menuntaskan persoalan dan tantangan di KBB.
Nama Pengusul_Alamat_Nama Lembaga_Nama Usulan Pj Bupati Bandung Barat_Jabatan_Alasan. Lalu kirim ke nomor WA di 081223777577 atau melalui email dpcpkbbandungbarat2024@gmail.com.
Namun, tambah Asep, ada batas waktu yang diberikan kepada masyarakat yang ingin memberikan saran dan masukannya, yakni pada tanggal 5-6 Agustus 2023.
Sebab pada tanggal 7 Agustus 2023, seluruh fraksi harus segera menyampaikan usulannya ke DPRD KBB. Sementara DPRD mendapat batas waktu untuk mengusulkan tiga calon penjabat bupati hingga 9 Agustus 2023.
"Mudah-mudahan ada solusi, sehingga bisa memunculkan figur-figur calon Pj Bupati Bandung Barat yang mampu menyelesaikan persoalan di Bandung Barat," tandasnya.
Lebih lanjut dia menilai, kondisi KBB yang disebut-sebut tengah mengalami defisit anggaran berdampak besar pada berbagai program yang tertuang dalam RPJMD visi misi Bupati Bandung Barat periode 2019-2023. Alhasil, kondisi tersebut menuai beragam pertanyaan dan polemik dari berbagai pihak.
Bahkan, menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB). Salah satunya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KBB yang memiliki banyak catatan atas kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) KBB berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) KBB 2022.
"Ada sejumlah poin yang disampaikan Fraksi PKB KBB dalam pandangan umum terhadap LPPA tahun 2022," ungkap Asep.
Menurutnya, Fraksi PKB KBB menilai kinerja Pemda KBB masih belum baik lantaran berdasarkan LPPA KBB adanya penurunan penerimaan total pendapatan daerah dan adanya penurunan belanja dan transfer yang telah ditetapkan.
"Realisasi defisit yang mencapai 56,21 persen atau sebesar Rp122.317.594.346,94," tuturnya.
Selanjutnya, tidak selarasnya perencanaan dan realisasi pendapatan daerah dengan belanja daerah. Akibat hal itu, banyak permasalahan yang muncul pada tahun-tahun selanjutnya.
"Lantaran banyaknya catatan maka evaluasi harus dilakukan secara serius terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
