“Kita punya PR yang cukup besar. Ini kita bentuk kolaborasi. Menggandeng dari perbankan, Apersi, Himperra, REI. Tujuannya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan perumahan ini secepat mungkin,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, praktisi juga harus dilakukan untuk menuntaskan kebutuhan rumah bagi masyarakat Jawa Barat. Mengingat kemampuan pemerintah diakuinya terbatas, sehingga harus saling bersinergi agar antara kebutuhan dan ketersediaan dapat tercukupi.
“Makanya kita mencoba kolaborasi, supaya bisa menyelesaikan masalah perumahan. Kita tahu, bahwa apa yag disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), bahwa pembangunan itu kira-kira bisa dikelola pemerintah hanya 20 persen. Kalau kita (ingin) menyesuaikan (ketersediaan dan kebutuhan), harus sama-sama (kolaborasi),” tuturnya.
Sebagai upaya bersama mendukung akselerasi pemulihan ekosistem melalui pemanfaatan energi bersih, kata Indra, pihaknya turut mendorong dibangunnya perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Di mana energi matahari dapat dikonversi menjadi sumber listrik rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya saja dia mengakui transisi ini membutuhkan waktu, mengingat harga perangkat PLTS atap belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
“Sampai saat ini kita masih mengedepankan, mencoba, menyosialisasikan bahwa kita butuh perbaikan dalam lingkungan. Untuk perumahan, kita harapkan ke depan juga begitu. Kita mengimbau. Cuma di perumahan ada batasan nilai subsidi, kita tahu teknologi PLTS masih agak mahal dan kedepannya akan lebih menarik. Sehingga bisa kita dorong lebih kencang supaya rumah-rumah ini nanti menggunakan PLTS,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
