"Tetapi ketika partai sudah memutuskan calon presidennya adalah Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD maka diluar itu bukan putusan partai dan yang tidak ikut dalam putusan partai tadi yah berarti otomatis sudah meninggalkan PDI Perjuangan. Apalagi kalau nyalon dari partai lain," tambahnya.
Di sisi lain, Masinton juga menilai, Presiden Jokowi salah dalam mengartikan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dengan cara melanggengkan kekuasaan.
"Kalau saya lihat ini campaignnya dari 2021. Coba memanfaatkan approval rating bahwa masyarakat puas dengan kerja pemerintah/presiden, tapi apakah masyarakat setuju kalau presiden jadi tiga periode? Artinya kan merubah aturan, merubah konstitusi kita, yah tidak setuju," katanya.
"Kemudian dicari cara lain, kalau pemilu ditunda? Engga setuju juga. Artinya bahwa ini kan yang sekarang digunakan adalah memanfaatkan approval rating itu dianggap kalau masyarakat suka terus kemudian bisa sesuka hati juga dari kekuasaan itu untuk mengotak atik aturan," sambungnya.
Menurut Masinton, hal itu juga berpengaruh terhadap putusan MK saat ini. Dimana masyarakat menilai ada upaya untuk pelanggengan kekuasaan.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
