Rahmat Bagja menyatakan KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers telah membentuk gugus tugas pengawasan konten media sosial (medsos) untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku ras, agama, antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama selama pemilu.
Terbentuknya gugus tugas tersebut bertujuan menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial. "Gugus tugas dibentuk sebagai alat edukasi, sumber berita benar/positif untuk meminimalisir hoaks," ucap Rahmat Bagja.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, menyambut baik upaya Bawaslu menangkal hoaks dan disinformasi.
"Soal mekanisme yang cepat, harus takedown jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya kita harus sepakati, kalo ada konten begitu langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," kata Menkominfo Budi Arie.
Selain instansi pemerintahan dan mitra penyelanggara Pemilu, Bawaslu juga menggandeng TikTok sebagai upaya kongkrit pencegahan hoaks Pemilu 2024.
Sementara itu, Bawaslu daerah juga membangun sinergitas dan kolaborasi dengan lembaga eksternal di wilayah masing-masing, dalam mengantisipasi hoaks Pemilu 2024.
Di Banyuwangi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, melakukan audiensi dengan Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa (17/10/2023).
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Adrian Yansen Pale menerima audiensi dan mengapresiasi atas inisiatif yang telah digagas oleh Komunitas Mafindo untuk bersinergi dalam melawan berita bohong (Hoaks).
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
