"Pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan kebijakan dan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," imbuhnya.
Alumni Universitas Gadjah Mada menilai, Presiden Jokowi semestinya mengingat dharma bakti almamaternya.
"Alih-alih mengamalkan dharma bakti almamaternya dengan menjunjung tinggi pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukan bentuk-bentuk ketimpangan pada prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai pancasila," katanya.
Atas adanya ketimpangan tersebut, sejumlah Civitas Akademika UGM mendesak dan menuntut presiden dan jajarannya untuk kembali pada koridor demokrasi.
"Karena itu, melalui petisi ini kami segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara, dan aktor polituk yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan keadilan sosial," bebernya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
