BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pada masa tenang yang berlangsung dari 11-13 Februari, seluruh kegiatan kampanye wajib dihentikan.
Peneliti hukum pidana pemilu Mestaku Nusantara Raya (Meswara), Mega Nugraha mengatakan, seluruh kegiatan kampanye pada masa tenang harus dihentikan, dan ini berlaku bukan pada peserta pemilu, namun berlaku juga untuk media masa.
Hal ini disampaikan dalam acara Bawaslu RI mengenai 'Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Hasil Pemilu 2024' di Bandung, Jumat (9/2/2024).
"Memasuki masa tenang dimana setiap peserta pemilu sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas kampanye hal ini bukan hanya bagi peserta pemilu tapi termasuk juga wartawan sudah tidak bisa lagi memberitakan terkait kampanye-kampanye dari peserta pemilu," ucap Mega.
Mega mengatakan, jika hal itu dilanggar maka pelaku kampanye akan terjerat hukum pidana sesuai pasal 492, Undang-undang Pemilu.
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat memperhatikan hukum pidana pemilu yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran.
"Itu jangan dianggap remeh, karena itu masuk ke dalam konteks pidana pemilu. Jadi jika ada kampanye di masa tenang berlaku pasal 492 UU Pemilu, ancamannya 1 tahun dan denda Rp12 juta," ungkapnya.
Selain itu, kegiatan survei terkait peraihan suara para calon juga dilarang menurut hukum pidana pemilu. Sementara jajak pendapat juga hanya boleh dilakukan setelah dilakukannya pemungutan suara.
"Perorangan atau lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei terkait pemilu itu salah satu cara media untuk menciptakan situasi kondusif pemilu. Jajak pendapat juga pada pemungutan suara harus dua jam setelah pemungutan suara tidak bisa langsung itu supaya tidak gaduh, dan tetap harus taat asas kode etik jurnalistik," tuturnya.
Lanjut, Mega mengatakan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bertujuan untuk menciptakan situasi kondusif saat Pemilu 2024 berlangsung.
Dia berharap media massa dan Bawaslu bisa bersinergis serta bersama-sama mengawasi saat masa tenang hingga pemungutan suara.
"Rekan media dan wartawan dan Bawaslu itu harus bersinergis untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan Luber dan Jurdil baik dalam masa tahapan masa tenang pencoblosan hingga pemungutan suara. Bawaslu perlu kerja sama dengan teman-teman wartawan jika menemukan kecurangan sepetti temuan money politik di masa tenang," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
