“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan integritas yang tinggi dan menciptakan Pilkada yang bersih dari berbagai kecurangan,” ujar Sahdin Hasan.
Sahdin meminta masyarakat dapat menggunakan sumber informasi terpercaya dan kritis dalam menyikapi setiap berita yang mereka terima. Laporkan setiap indikasi penyebaran hoaks atau politik uang kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti.
Diketahui, Pilkada Serentak 2024 menjadi agenda penting demokrasi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengawasi ruang maya demi Pilkada Serentak 2024 aman dan damai.
Sebab, ada potensi penyebaran informasi tidak benar atau menyesatkan (hoaks) yang dapat mempengaruhi proses pilkada. Karena itu, salah satu langkah Kemkominfo adalah meningkatkan pengawasan terhadap platform digital dan media sosial (medsos).
Dalam konteks ini, Kemenominfo telah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk platform media sosial dan penyedia layanan digital, untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai upaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoaks terutama terkait Pilkada 2024, Kominfo telah melakukan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam memonitoring percakapan di ruang digital pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital dan verifikasi akun media sosial," kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
