BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta secepatnya menetapkan Pj Bupati Bandung Barat yang baru. Sebab posisinya sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Bandung Barat.
Mengingat Pj Bupati Arsan Latif telah dicopot dari jabatannya setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka. Sementara masa jabatannya masih tersisa sekitar enam bulan ke depan.
"Mendagri harus secepatnya menetapkan Pj Bupati pengganti Arsan Latif, karena posisinya sangat penting. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak," kata Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI), Moch Galuh Fauzi, MKP di Ngamprah, Senin (10/6/2024).
Dirinya menilai, posisi Pj Bupati yang saat ini dipegang Pelaksana Harian (Plh) Bupati memiliki keterbatasan. Banyak kebijakan strategis yang tidak bisa dilakukan oleh Plh Bupati sehingga dikhawatirkan berdampak kepada jalannya roda pemerintahan.
Merujuk kepada radiogram Mendagri Nomor 100.2.1.3/4279/OTDA tanggal 6 Juni 2024 terkait pemberhentian Pj Bupati KBB dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 terkait mekanisme penujukkan Pj Kepala Daerah tepatnya pada Pasal 9.
Maka hal tersebut sudah bisa dijadikan dasar agar Ketua DPRD KBB mengusulkan tiga nama yang direkomendasikan dan kemudian dipertimbangkan oleh Mendagri dalam menunjuk Pj Bupati yang baru.
"Hari ini bargaining position DPRD KBB harusnya jauh lebih tinggi dibanding saat penunjukkan Pj Bupati pertama. Mengingat nama Arsan tidak diusulkan DPRD dan dengan skema yang sebegitu ketatnya melibatkan lembaga lain seperti BIN, tapi (DPRD) kecolongan juga," ucap pria alumnus Magister Kebijakan Publik Unpad ini.
Galuh meyakini, Mendagri Tito Karnavian yang merupakan jenderal bintang penuh peraih Adhi Makayasa sangat aspiratif. Sehingga rasanya dengan kondisi seperti sekarang Mendagri akan sangat mendengar usulan dari DPRD KBB.
Saat ini, lanjut dia, kepercayaan masyarakat KBB terlihat runtuh kepada pemerintahan KBB. Walaupun kasusnya terjadi di Majalengka namun masyarakat tidak mempedulikannya, karena yang masyarakat tahu bahwa Pj Bupati Bandung Barat bermasalah.
Oleh karenanya, Mendagri perlu memberikan ruang dan mendengar aspirasi akar rumput yang disampaikan melalui DPRD KBB. Tentunya DPRD KBB harus berani pasang nama dari internal birokrat Pemda mengingat sisa masa jabatan Pj Bupati nantinya hanya enam bulan.
"Idealnya agar tidak perlu adaptasi dan langsung tune in, rasanya Pj Bupati dari internal pejabat Pemda KBB akan sangat tepat dengan kondisi saat ini. Supaya tidak perlu penyesuaian wilayah dan bisa langsung kerja," kata peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbud ini. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
