"Data-data ini menarik, menunjukkan bahwa negara-negara lain saja, yang mau masuk saja ke Indonesia, mereka sangat konsern terhadap sertifikasi halal. Makanya saya tadi tanya ke Pa Irham, ini duit semua pak?" kata Kang Ace.
Belum lagi, ujar Kang Ace, negara tetangga, Australia, New Zealand, Korea Selatan, dan Thailand. Semua dengan komoditas di atas 1.000. Dengan data-data pengajuan sertifikasi halal dari negara lain, ini menunjukkan Indonesia pasar dunia.
Karena itu, tentu pertama, salah satu di antara asas jaminan produk halal tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi.
"Saya setuju dengan anggota Komisi VIII DPR RI, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau apa, harusnya ditujukan untuk keberlanjutan BPJPH. Sehingga anggaran BPJPH mungkin bisa lebih besar dengan besarnya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sebab, para pengajuan sertifikasi halal itu dikenakan tarif," ujar Kang Ace.
Kang Ace yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini menuturkan, tidak tahu apakah tarif sertifikasi halal produk luar negeri tersebut masuk ke kas negara atau BPJPH hanya menerima laporan. Tarifnya sekian dan lain-lain.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
