Alasan lainnya, lanjut Enjang, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin itu telah melakukan kesalahan besar dengan membentuk mandataris.
"Mandataris mempunyai kekuasaan penuh karena selama ini juga, pemilihan ketua partai di tingkat DPC, DPW itu kalau tanpa seizin dan restu serta penunjukan Cak Imin, tidak akan terjadi. Jadi demokrasi di DPC, DPW juga sudah hilang," sedapnya.
Tidak hanya itu, Enjang juga menilai bahwa banyak pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, salah satunya menghilangkan peran Dewan Syuro.
"PKB saat ini sudah banyak melakukan pelanggaran atau menabrak AD/ART yang selama ini kencang disuarakan di bawah. Misalnya Dewan Syuro yang sudah diamputasi dan itu fatal bagi kami karena Dewan Syuro adalah lembaga yang dibentuk PKB yang disejajarkan dengan kepengurusan di PBNU. Jadi, itu yang menunjukkan bedanya PKB dengan partai lain," bebernya.
Enjang juga menjelaskan bahwa Dewan Syuro memiliki fungsi mandataris di PKB sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis harus melibatkan Dewan Syuro, seperti penandatanganan surat keputusan (SK) pemilihan legislatif (pileg), termasuk pemilihan presiden (pilpres) harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
