Pengusaha Keluhkan Aturan Baru KLHK soal Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 

Agus Warsudi
Gedung Kantor KLHK di Jakarta. (FOTO: ISTIMEWA)

"Sementara Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 disampaikan oleh entitas bisnis melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi kenyataannya banyak pengusaha mengeluh terkait lamanya terbit Persetujuan Teknis (Pertek). Persetujuan Lingkungan sangat tergantung dari Persetujuan Teknis," kata Hengki, Selasa (10/9/2024). 

Padahal, ujar Hengki, pasal-pasal di Permen LHK No. 9 tahun 2023 sudah diatur tata waktu bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian LHK.

"Jika pejabat pemberi izin dengan entitas bisnis taat atas ketentuann dari Permen LHK tersebut, setidaknya paling lama dalam waktu 60 hari harusnya Persetujuan Lingkungan sudah terbit dari Ditjen PSLB3 Kementerian LHK," ujarnya. 

Akan tetapi, tutur Hengki, faktanya dari informasi yang diperoleh CERI, banyak entitas bisnis berkode KLBI 38120 dan KLBI 38220 sudah lebih sebulan belum juga terbit persetujuan teknisnya.

"Persetujuan teknis itu penting bagi entitas bisnis, agar bisa mendesain dan membangun kolam pengelohan limbah yang sudah disetujui oleh pejabat teknisnya," tutur Hengki. 

Editor : Ude D Gunadi

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network