Adapun untuk pengawasan tahapan pada pelaksanaan di lapas, Nuryamah memastikan tidak ada kampanye calon yang masuk dan tidak ada yang namanya money politics. Selain itu, Nuryamah menekankan bahwa pengawasan pemilu di lapas akan fokus pada hari H pemungutan suara, dengan harapan untuk mencegah praktik politik uang dan penyebaran hoaks.
Saat disinggung terkait dugaan pelanggaran, Nuryamah mengatakan, TPS khusus juga sama saja dengan TPS lainnya. Di situ ada KPPS, ada PTPS.
“Ketika ada dugaan pelanggaran pada hari H, mereka bisa melaporkannya kepada PTPS yang menjadi petugas di sini. Jadi, pengawasan kita pada konteks pemungutan dan penghitungan suara di seluruh lapas yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Paling pengarahan dari petugas, misalnya. Tetapi sejauh ini kita sudah memastikan dan berkoordinasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi,” paparnya.
Nuryamah juga menegaskan bahwa hak pilih ini bersifat rahasia dan tidak boleh saling menginformasikan, kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu.
Staf khusus Menkumham RI, Carman Ansarai Ear Latieg menambahkan, target partisipasi di Lapas Perempuan sangat tinggi, mencapai 94% pada pemilu sebelumnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
