“Kader yang hadir di Musyplenas juga mempertanyakan motivasi di balik penetapan Pimpinan Pusat sebagai peserta penuh. Mereka menilai keputusan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga upaya untuk mengontrol forum, termasuk dalam proses pemilihan Ketua Umum yang baru dalam Muktamar, ” ungkap Imron Rosyadi, Ketua Umum PW Hima Persis Banten.
Ketua Hima Persis Nusa Tenggara Timur, Muhammad Sukrillah mengatakan bahwa kasus ini menjadi sorotan besar dikalangan kader Hima Persis yang menuntut evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan Musyplnas dan forum menjadi ruang pengambilan keputusan strategis bukan digunakan oleh pihak tertentu.
“Kasus ini menjadi sorotan besar di kalangan anggota Hima Persis, yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musyplenas. Mereka berharap, forum yang seharusnya menjadi tempat pengambilan keputusan strategis tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Nilai-nilai organisasi harus dikembalikan agar integritas Hima Persis tetap terjaga, ” ungkapnya.
Muhammad Sukrillah menambahkan dengan adanya polemik yang terjadi di Musyplenas ini semoga menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali arah gerak organisasi yang menjunjung nilai ilmiah , progresif, dan revolusioner yang menjadi landasan perjuangan Hima Persis.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
