BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp10 Miliar pada PT PPE

Abbas Ibnu Assarani
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. (Foto:Istimewa)

Dedi Mulyadi juga menegaskan, seluruh kepala daerah di Jawa Barat harus mengambil langkah tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal. Oleh karena itu, PT PPE, yang merupakan aset daerah, berpotensi menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan tersebut jika dikelola secara profesional.

Meskipun telah diputus pailit, masih ada beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk memulihkan PT PPE dan menghindari kerugian lebih besar. Iskandar Sitorus mengusulkan beberapa langkah yang dapat ditempuh Pemkab Bogor, antara lain:

Mengajukan kembali proses perdamaian dalam kepailitan melalui Homologasi yang bisa diajukan debitur kepada kreditur.

Melakukan restrukturisasi utang di luar pengadilan (Out-of-Court Settlement).

Mengajukan pembatalan kepailitan jika ditemukan bahwa PT PPE tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

Editor : Abdul Basir

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 5

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network