BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Suasana keakraban mewarnai acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar di Halaman Gedung Sate pagi ini. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memanfaatkan momen silaturahmi pasca Idul Fitri 1446 H ini untuk menyampaikan arahan kebijakan baru terkait teknis kerja pemerintahan yang lebih responsif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Di hadapan para pejabat Pemprov Jabar, Dedi dengan tegas menyatakan ketidakpuasannya terhadap pola kerja yang hanya bersifat seremonial. Ia menyoroti praktik kehadiran dalam acara formal yang tidak diikuti dengan tindak lanjut yang nyata, terutama dalam penanganan masalah dan bantuan kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin pola kerja yang hanya datang, disambut tepuk tangan, lalu saat ada bencana hanya memberikan sembako, selfie, dan pulang. Saya tidak mau cara kerja seperti itu," ujarnya dengan nada serius.
Gubernur menekankan bahwa Pemerintah Provinsi harus berperan aktif sebagai penghubung dan fasilitator dalam mengatasi berbagai kendala birokrasi di tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan. Ia mengibaratkan peran Pemprov sebagai "bapak" dan "indung" yang hadir untuk memberikan pendampingan dan solusi bagi pemerintah daerah di bawahnya.
"Provinsi harus hadir dalam setiap kesulitan publik dan ikut mencari solusi. Tapi solusi bukan lahir dari rapat-rapat di meja, melainkan dari lapangan, dari bencana, konflik, dan kesulitan warga," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan tiga langkah strategis yang harus menjadi fokus Pemprov Jabar, yaitu perlindungan, advokasi, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Ia menyinggung dampak signifikan dari urbanisasi akibat pengaruh Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, terutama di wilayah seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang.
"Wilayah seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang mengalami urbanisasi besar-besaran. Tapi masyarakat di sana juga mengalami ketercerabutan budaya. Akibatnya, terjadi kehancuran ekosistem ekonomi," jelasnya.
Kesenjangan sosial yang semakin mencolok juga menjadi perhatian utama. Gubernur mengungkapkan adanya warga Jawa Barat yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, tinggal di hunian sempit dengan beberapa keluarga dalam satu atap.
"Ada yang tidur di ruang sempit, berimpian jadi kapten kapal, tapi realitanya harus berbagi tempat tidur dengan banyak anak. Ini persoalan besar yang harus kita selesaikan bersama," tuturnya dengan nada prihatin.
Acara Halal Bihalal ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merefleksikan diri dan berkomitmen membangun pendekatan kerja yang lebih nyata, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif yang signifikan. Arahan Gubernur ini diharapkan dapat menjadi pemicu perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
